Presiden Jokowi baru aja umumkan kalau limbah batu bara (FABA) tidak lagi masuk kategori limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun).

Pernyataan itu dikeluarkan Presiden Jokowi Widodo sebagai bagian dari PP No 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sebagai masyarakat desa Lakardowo yang sudah bertahun-tahun terkepung limbah B3, KAMI KECEWA. Sudah bertahun-tahun kami memperjuangkan agar limbah B3, termasuk batu bara yang ditimbun di desa kami segera dipindahkan.

Karena jelas kami merasakan sendiri dampak pencemaran limbah B3 dari air, tanah, dan udara di desa kami Lakardowo. Kami tak berani minum air dari tanah lagi karena kandungan TDS sudah sampai 2000 rpm, jauh di atas standar normal air minum. Dinding rumah kami juga terbuat dari batako limbah batu bara.

Sejak tahun 2010, pabrik pengolahan limbah B3, PT. PRIA beroperasi di desa kami. Dalam waktu singkat warga desa merasakan gatal-gatal massal. Lihat video

Saat limbah batu bara masih kategori B3 saja, perjuangan kami selalu dihalangi, kami merasa pemerintah gak pernah berpihak pada kami. Pabrik masih beroperasi. KLHK malah menyalahkan sanitasi buruk warga desa yang bikin air tercemar. Rumah- rumah terbuat dari batako limbah batubara.

Gimana lagi kalo sekarang? Limbah batu bara udah dianggap pak Presiden bilang gak berbahaya lagi. Apakah kami akan selamanya hidup dikepung limbah batu bara? Apakah perjuangan hampir sepuluh tahun kami akan sia- sia karena kebijakan baru pemerintah?

Karena itulah, kami mohon pada pak Jokowi untuk kembali memasukkan FABA sebagai limbah B3.

Dari pada mengeluarkan FABA dari limbah B3. Lebih baik tingkatkan pengelolaan limbah B3 yang aman untuk lingkungan dan masyarakat bahkan kalau perlu hentikan penggunaan Batubara karena dari pengerukan hingga limbahnya sangat merusak lingkungan.

Kami adalah bukti nyata betapa berbahayanya limbah FABA untuk lingkungan dan masyarakat. 

Salam,

A.n. Warga Lakardowo

Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu.

Setahun berlalu sejak petisi ini saya buat, ada kabar baik yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Sejak petisi ini dibuat dan kini sudah ditandatangani lebih dari 257 ribu pendukung, progres penegakan hukum untuk korporasi pelaku karhutla pun semakin baik.

Kalian masih ingatkan, pada September tahun lalu, KLHK telah menetapkan 10 perusahaan pembakar hutan dan lahan di Riau.

Selama 1 tahun ini, sudah 5 perusahaan yang disegel tersebut diproses ke pengadilan. Tiga diantaranya sudah divonis terbukti bersalah dan dikenai pidana denda serta tambahan hukuman memperbaiki kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari pembakaran tersebut.

Ketiga perusahaan tersebut diantaranya; PT Adei Plantation & Industry yang divonis denda Rp 1 miliar dan tambahan biaya pemulihan lingkungan Rp 2.9 miliar. PT Sumber Sawit Sejahtera divonis denda Rp 3.5 miliar dan pidana tambahan perbaikan lingkungan Rp 38 miliar serta PT Tesso Indah didenda Rp 1 miliar dan perbaikan lingkungan Rp 24 miliar.

Sedangkan dua perusahaan lainnya, PT Gelora Sawit Makmur dan PT Wana Subur Sawit Indah masih dalam proses persidangan.

Masih tersisa 5 perusahaan lainnya yang kita nantikan progress penegakan hukumnya. Semoga aparat penegak hukum segera memproses 5 perusahaan tersebut sehingga mendapatkan hukuman yang setimpal karena telah mengakibatkan kebakaran hutan dan lahan serta kerusakan lingkungan ya.

Untuk itu, saya meminta bantuan teman-teman untuk terus membagikan petisi ini ya. Karena suara kamu sangat berarti untuk mendorong penegakan hukum terhadap korporasi pembakar hutan dan lahan agar dikenai sanksi dan tidak lagi mengulangi tindakannya tersebut.

Salam
Yaya

Jikalahari

Untuk mengetahui proses persidangan dari setiap perkara, sila kunjungi:
Hasil Sidang PT Sumber Sawit Sejahtera

Hasil Sidang PT Tesso Indah

Hasil Sidang PT Adei Plantation & industry

Hasil Sidang PT Gelora Sawit Makmur

Hasil Sidang PT Wana Subur Sawit Indah

Hari ini saya disambut dengan sebuah kabar baik. Kapal Api sudah menambahkan keterangan di iklan videonya kalau mahkota cendrawasih yang digunakan dalam salah satu iklan mereka adalah imitasi!

Yeeeyyy! Senang dan lega rasanya mendengar Kapal Api tetap menjaga kelestarian burung kebanggaan Indonesia dalam proses pembuatan iklan mereka.

Per tanggal 15 September 2020, Kapal Api sudah mengunggah video iklan terbaru dengan keterangan jelas bahwa mahkota cendrawasih yang digunakan adalah imitasi.

Saya sangat berterima kasih pada 7 ribu lebih pendukung petisi ini. Suara kalian didengar dan bersama-sama kita berhasil buat perubahan yang nyata.

Saya juga memberikan apresiasi kepada Kapal Api Indonesia yang sudah memberikan klarifikasi terhadap pertanyaan publik, dan juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang sudah menyurati PT Kapal Api Global terkait iklan ini.

Terima kasih semua pendukung petisi, untuk dukungan kalian. Terus bersuara untuk perlindungan hewan langka Indonesia di kampanye – kampanye berikutnya ya!

Kamu bisa tonton video iklan terbaru yang sudah disertai keterangan tentang cendrawasih imitasi ditautan berikut ini https://www.youtube.com/watch?v=2iF-GFjQvVI

Teman teman semua, terimakasih atas partisipasinya terhadap petisi saya tentang subsidi listrik selama pandemi

Petisi sudah mencapai lebih dari 50 ribu suara. Namun, suara kita sepertinya belum sampai ke Bapak Jokowi dan Menteri BUMN. Bukannya subsidi yang kita dapat, baru-baru ini ramai keluhan masyarakat soal tagihan listrik yang melonjak naik. Bahkan sampai 50%.

Petisi perlu kita perjuangkan lagi nih agar bisa terdengar kepada pihak terkait, terutama Bapak Presiden Jokowi. PLN bilang lonjakan tagihan mungkin dikarenakan work from home sehingga orang menghabiskan waktu lebih banyak di rumah.

Keadaan ini sungguh makin memperparah kondisi perekonomian masyarakat pengguna PLN 900VA dan 1300VA skala rumah tangga non subsidi. Makanya kondisi ini harusnya membuat pemerintah peka kalau masyarakat butuh subsidi listrik.

Bayangkan, untuk bisa makan saja sudah syukur, masih harus menanggung beban bayar listrik yang melonjak, padahal kondisi keuangan diperkirakan belum akan stabil seperti saat sebelum pandemi

Untuk itu, teman-teman sebar terus petisi ya.

Terimakasih

Yuli Sugihartati

Sumber berita dan gambar: Warga Mengeluh Tagihan Listrik Melonjak Saat Work From Home

Terimakasih atas dukungan tanda tangannya.

Saya akan menyampaikan perkembangan kondisi pengguna listrik dengan batas daya 900VA non subsidi dan 1300VA.

Mulai bulan Mei, PLN bekerja sama dengan YCAB Foundation dan Do-it memberikan kesempatan kepada yang merasa membutuhkan bantuan keringanan tagihan listrik.

Keringanan tersebut berupa subsidi senilai maksimal Rp 100.000 perbulan, dengan cara mendaftar melalui website Light Up Indonesia. Kuota perbulan pendaftarnya adalah 20.000 pengguna per bulan dan jika sudah melebihi kuota pendaftaran akan ditutup.

Namun, menurut saya ini masih belum menjawab permasalahan tagihan listrik selama covid19. Masalahnya, tidak semua pengguna mempunyai akses internet untuk mendaftar lewat website di program bantuan tersebut. Tidak semua pengguna paham menggunakan internet ataupun memiliki ponsel pintar.

Dan lagi, kuota 20.000 per bulan masih terlalu kecil dibandingkan dengan jumlah pengguna 900 VA non subsidi dan 1300 VA.

Saya mengapresiasi usaha PLN bekerja sama dengan YCAB Foundation dan Do-it dalam hal ini. Tapi, masalah belum terpecahkan. Karena itu dukung dan sebar terus petisi ini ya teman-teman, sampai PLN memberikan solusi yang menyeluruh kepada pengguna PLN skala rumah tangga non subsidi 900VA dan 1300 VA.

Salam,

Yuli Sugihartati

Sumber gambar dan berita: Soal Subsidi Listrik untuk 900 VA dan 1.300 VA, Bagaimana Seleksi dan Kuotanya?

Berharap mendapat akses untuk melakukan tes COVID-19 secara gratis ibarat mimpi di siang bolong. Meski pemerintah sudah melakukan rapid test COVID-19 sejak 20 Maret silam, tapi nggak semua masyarakat dapat mengaksesnya. Hanya masyarakat yang pernah berkontak dengan pasien COVID-19 yang bisa dites.

Nah, dari mana kita tahu siapa saja pasien COVID-19 yang sedang dalam perawatan? Jika kita nggak tahu identitas pasien, kita nggak akan pernah tahu bahwa kita pernak berkontak dengan yang bersangkutan atau tidak. 

Banyak masyarakat memilih untuk melakukan tes COVID-19 di sejumlah RS rujukan pemerintah. Tapi eits, biayanya mahal lho, hingga Rp. 700 ribu. Nggak semua kalangan mampu membayar. Buat bikin dapur ngepul, bayar kontrakan, bayar cicilan motor, dan biaya sehari-hari lainnya aja bingung. 

Nah, kondisi inilah yang membuat Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta kepada pemerintah untuk melakukan tes COVID-19 secara gratis kepada seluruh masyarakat. Puan mengatakan bahwa pemerintah bisa merealokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk penanganan virus corona atau Covid-19. 

Puan meminta anggaran tersebut dimanfaatkan untuk penambahan alat pelindung diri ( APD) untuk tenaga medis di rumah sakit, pengobatan pasien pasien Covid-19 secara gratis, pengadaan alat dan fasilitas screening tes massal secara gratis. Anggaran tersebut harus dimanfaatkan untuk pengadaan alat dan fasilitas screening tes corona massal secara gratis, penambahan alat perlindungan diri bagi tenaga kesehatan, penambahan fasilitas rumah sakit, pengobatan pasien corona gratis, serta upaya-upaya menangkal penyebaran virus Corona. (*)

Nah, sebagai masyarakat kita harus mengawal sejauh mana komitmen pemerintah dalam memberikan akses tes COVID-19 secara gratis.